BANGKA – Pariwisata dinilai sebagai salah satu sektor tercepat untuk mengatasi pengangguran. Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional I Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Kementerian Pariwisata, Lokot Ahmad Enda, Selasa (13/3/2018) di Restoran Pelangi Hotel Tanjung Pesona, Bangka.
“Sudah terbukti pariwisata merupakan sektor yang cepat mengatasi pengangguran. Pariwisata telah menjelma menjadi kekuatan ekonomi baru di Indonesia. Pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia juga yang tertinggi di regional dan global. Pertumbuhan pariwisata Indonesia mencapai 25 persen, empat kali lebih besar di regional dan global,” ujar Lokot.
Pemaparan tersebut disimak serius oleh Wakil Gubernur Babel Abdul Fattah, serta Plt Bupati Bangka Rustamsyah.
Dijelaskan Lokot, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan, pariwisata sebagai leading sektor. Seluruh kementerian wajib mendukungnya.
Dalam sektor unggulan 2018 yang ditetapkan Presiden Joko Widodo, Pariwisata menjadi unggulan kedua. Berada di bawah pertanian, dan di atas perikanan.
“Pariwisata ini sering dibicarakan, tetapi tidak ditetapkan sebagai prioritas. Saat pemerintahan Pak Jokowi inilah ditetapkan jadi prioritas,” jelas Lokot
Lebih lanjut Lokot mengatakan, jika Bangka Belitung ingin maju, sektor pariwisata harus dikembangkan. Jika nilai pariwisata dikembangkan, banyak sektor yang akan turut hidup. Ada agent travel, transportasi baik udara, laut dan darat. Belum lagi kuliner daerah terangkat, cenderamata daerah akan berkembang serta sektor hotel dan lainnya.
“Semua itu akan menyerap tenaga kerja. Apalagi wisatawan yang datang pasti belanja sehingga perputaran uang di daerah berjalan cepat dan lancar,” imbuh Lokot.
Mengenai pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang, dijelaskan Lokot, Kemenpar sudah memperjuangkan sejak Tahun 2014. Atau bersamaan dengan di Morotai dan Mandalika. Sayangnya sampai saat ini masih terkendala pembebasan lahan.
“Untuk KEK, tanah harus clear and clean. Kita tidak ingin ada masalah dengan tanah. Untuk membangun KEK sesuai pernyataan Menko Perekonomian, tidak ada nanti-nanti. Tanah di KEK harus ada sertifikat lahan. Kalau mau cepat. Masalah lahan harus diselesaikan,” tegas Lokot.
Selain itu ditegaskannya, bahwa tambang dan pariwisata tidak bisa dipadukan. Disebutkan Lokot, provinsi yang mengembangkan tambang, masyarakatnya tidak ada yang makmur. “Yang kaya hanya pendatang sama investor. Tidak ada daerah tambang masyarakatnya kaya,” ungkap Lokot.
Oleh karena itu ia minta agar tambang jangan berada di kawasan pariwisata.
“Saya tidak tahu bupatinya pilih tambang atau pariwisata. Ini pilihan masyarakat. Kami di Kemenpar, kalau pilihan pariwisata kami mendukung jangan setengah-setengah. Untuk meningkatkan nilai tukar Rupiah hanya dengan pariwisata,” tegas Lokot.
Menpar Arief Yahya juga ikutan angkat bicara. Dari paparannya, kemandirian daerah akan segera terwujud dengan andalan pariwisata. “Rugi kalau kita nggak pilih pariwisata. Karena, pariwisata sudah ditetapkan sebagi yang utama. Sebagai leading sector,” ujar Menpar Arief Yahya.
Hal ini sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo. Dimana seluruh kementerian/lembaga harus mendukung.
“Mantra magisnya masih Indonesia Incorporated. Key success factornya CEO Commitment. Kalau Presiden sudah berkomitmen membangun pariwisata, masa Gubernur, Bupati atau Walikota tidak,” ujarnya.